MAKASSAR, 25 Mei 2026 – Kepala Kantor ATR/BPN Kota Makassar yang didampingi bersama beberapa jajaran internal ATR/BPN kota Makassar membantah tegas isu dan dugaan yang beredar luas di sejumlah media serta akun Instagram, terutama akun @moodmakassar, yang menyebutkan ATR/BPN Makassar melakukan dugaan praktik pungutan biaya administrasi untuk mendapatkan nomor antrean pelayanan.
Pihaknya menegaskan seluruh layanan dan pengambilan antrean 100% gratis, dimana sistem saat ini dikelola langsung lingkup pusat, dengan demikian tudingan pemberitaan tersebut tidak sama sekali berdasar fakta.
Untuk itu kami sangat menyayangkan lahirnya berita tersebut, yang menyudutkan internal kami sepihak. sekalipun judul pemberitaan tersebut terdapat penggunaan kalimat dugaan,
Namun hal tersebut TDK juga berarti pemilik istgram dan media online tersebut, menggugurkan pelaksanaan konfirmasih terhadap internal kami kantor ATR/BPN Makassar untuk mengetahui kebenaranya atau kepastian fakta. Supaya pemberitaan ada keseimbangan yang jelas.
Kepala kantor ATR/BPN kota Makassar juga menegaskan bahwa internalnya selalu membuka pintu dalam setiap komunikasih yang mengedepankan landasan pemikiran yang positif. Ujar kepala kantor ATR/BPN. JOHANIS BUAPI,A.Ptnh.,M.SI.
LANJUT Kepala kantor ATR/BPN, Untuk itu kami sangat berharap kinerja rekan media tersebut agar kiranya dapat melakukan kinerja yang lebih aktual dalam pemberitaan terhadap pemberitaan nya yang terdapat di beberapa sejumlah akun media sosial dan media daring yang memuat keluhan warga, yang menyatakan harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan nomor antrean, sementara warga yang datang lebih awal tidak kebagian.
Isu ini langsung menyebar cepat, memicu kemarahan, dan menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja instansi pelayanan publik tersebut ATR/BPN kota Makassar.
Apa lagi sistem antrean yang digunakan saat ini sepenuhnya berbasis digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku, diatur, dikelola, dan diawasi langsung oleh Kementerian ATR/BPN di Pusat. Tidak ada satu pun pegawai di tingkat daerah yang memiliki wewenang untuk mengubah, mengatur, membuat, atau menjual nomor antrean.
"Nomor antrean itu keluar otomatis dari sistem pusat, terhubung langsung dengan data pemohon, ada kode booking dan barcode-nya. Kalau tidak terdaftar di sistem, tidak akan bisa dipakai untuk dilayani. Jadi mustahil ada yang bisa menjualnya, apalagi oleh pegawai kami. Seluruh proses kami hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan, kami tidak bisa memanipulasi sedikit pun," tambahnya.
Kepala Seksi Pelayanan yang mendampingi juga menegaskan: "Sejak sistem digital diterapkan, kami tidak lagi memegang atau membagikan nomor antrean secara manual. Semua dilakukan oleh sistem. Masyarakat ambil sendiri lewat HP mereka masing-masing, GRATIS, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kalau ada yang meminta uang, itu pasti pihak luar atau penipu yang mengaku-aku, bukan pegawai kami."
Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan setiap hari di lokasi pelayanan. "Kami selalu ada di lokasi, memantau setiap proses, dan sampai detik ini tidak pernah menemukan bukti adanya pegawai yang meminta uang atau menjual nomor antrean. Semua berjalan sesuai aturan dan transparan," katanya.
MENGAPA ISU INI BISA MUNCUL DAN BEREDAR?
Pihak instansi juga menjelaskan alasan mengapa banyak warga merasa curiga atau mengira ada permainan:
1. Banyak yang belum paham sistem: Sebagian warga masih terbiasa mengambil nomor secara langsung di kantor, padahal sekarang semua lewat aplikasi daring. Karena tidak mengerti, mereka datang pagi-pagi dan tidak kebagian jadwal, lalu beranggapan nomornya diambil atau dijual.
2. Kuota terbatas: Sistem pusat menetapkan batas kuota layanan per hari agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Banyaknya pemohon membuat banyak orang tidak kebagian, sehingga timbul prasangka ada yang diistimewakan.
3. Ada oknum penipu: Pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kebingungan warga, mengaku kenal petugas atau bisa menguruskan antrean cepat dengan bayaran. Warga yang tidak tahu tertipu, lalu mengira praktik itu dilakukan oleh instansi.
4. Informasi belum diverifikasi: Banyak akun medsos dan media yang langsung memuat keluhan warga tanpa melakukan konfirmasi atau verifikasi kebenaran ke pihak kami. Akibatnya, duga-duga diangkat seolah fakta, lalu menggiring opini publik ke arah yang salah.
"Kami tidak menyalahkan masyarakat, tapi kami berharap setiap informasi yang disebarkan wajib dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung percaya pada duga-duga, dan media wajib melakukan konfirmasi dua arah agar pemberitaan berimbang, tidak memihak satu sisi, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," tegas Kepala Kantor.
TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL DAN JAMINAN KEPADA MASYARAKAT
Meskipun tuduhan itu tidak benar, pihak pimpinan dan jajaran tetap berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat:
✅ Pelayanan 100% GRATIS: Kami tegaskan lagi, mulai dari ambil antrean, masukkan berkas, hingga selesai, TIDAK ADA BIAYA APAPUN. Siapa pun yang meminta uang, tolak dan segera lapor.
✅ Pengecekan terus-menerus: Tim pengawasan akan selalu berada di lokasi, memantau setiap proses, dan jika ada bukti sah pegawai terlibat, kami tidak segan-segan memberikan sanksi berat hingga pemecatan dan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku .
✅ Sosialisasi gencar: Kami akan gencarkan sosialisasi cara pakai aplikasi, memasang spanduk, papan informasi, dan membantu warga yang belum bisa pakai gawai untuk mendaftarkan antrean secara langsung di kantor.
✅ Saluran laporan terbuka: Masyarakat bisa langsung melapor ke ruang pengaduan, nomor WhatsApp resmi, atau datang langsung ke pimpinan jika menemukan hal yang mencurigakan. Semua laporan akan ditindaklanjuti dalam waktu cepat.
✅ Sistem terbuka untuk diperiksa: Karena semua data terekam di sistem pusat, siapapun bisa melaporkan dan kami siap bantu telusuri, sehingga fakta sesungguhnya bisa terungkap dengan jelas.
TANGGAPAN WARGA DAN HARAPAN KE DEPAN
Sejumlah warga yang hadir dan mendengar penjelasan langsung dari pimpinan serta pegawai mengaku akhirnya paham dan mengerti bahwa banyak informasi yang beredar memang belum tentu benar.
"Sekarang saya jadi jelas, ternyata sistemnya sudah otomatis dan tidak bisa diatur orang. Jadi yang dibilang ada jual beli nomor antrean itu pasti bohong. Kami jadi mengerti dan tidak mudah terprovokasi lagi," ujar salah satu warga.
Masyarakat juga berharap agar sosialisasi terus digencarkan, agar semua warga paham cara kerja layanan, tidak mudah tertipu oknum penipu, dan bisa mengakses pelayanan secara adil dan mudah.
Pihak Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan seluruh jajaran sekali lagi menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang bersih, transparan, cepat, dan profesional, serta memastikan setiap warga dilayani sama rata tanpa diskriminasi dan tanpa pungutan dalam bentuk apapun.
Sumber: Kantor ATR/BPN Kota Makassar | 25 Mei 2026