Oleh: Nurul Fadillah
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Fajar Makassar
Selama berabad-abad, manusia memegang prinsip sederhana: melihat adalah percaya. Jika ada rekaman video atau suara yang menampilkan seseorang berbicara atau berbuat sesuatu, hal itu dianggap sebagai bukti paling kuat yang sulit dibantah. Namun di era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) saat ini, prinsip itu mulai runtuh. Apa yang tampak sangat nyata di mata kita, belum tentu benar-benar terjadi.
Salah satu tantangan terbesar komunikasi kontemporer yang muncul dari kemajuan teknologi adalah fenomena deepfake. Teknologi ini memungkinkan siapa saja untuk merekayasa wajah, suara, ekspresi, hingga gerak tubuh seseorang, sehingga menghasilkan video atau rekaman audio yang tampak seolah-olah asli. Bagi masyarakat awam, bahkan bagi pengamat sekalipun, membedakan antara rekaman asli dan hasil rekayasa kini menjadi hal yang sangat sulit.
Di Indonesia, kemudahan mengakses aplikasi berbasis AI semakin terbuka lebar. Namun sayangnya, kemudahan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk hal positif seperti hiburan atau pendidikan, melainkan juga disalahgunakan untuk menyebarkan narasi palsu, menipu masyarakat, hingga mencemarkan nama baik tokoh publik maupun warga biasa. Fenomena ini tidak sekadar soal teknologi, melainkan menyentuh inti dari bagaimana kita berkomunikasi, mempercayai informasi, dan memahami realitas itu sendiri.
Apa Itu Deepfake?
Secara akademis, Chesney dan Citron (2019) mendefinisikan deepfake sebagai bentuk konten sintetis yang dibuat menggunakan algoritma pembelajaran mendalam (deep learning), yang mampu memanipulasi penampilan dan suara seseorang secara presisi. Melalui teknologi ini, seseorang dapat dimunculkan seolah-olah sedang mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia ucapkan, atau berada di tempat yang tidak pernah ia kunjungi.
Berbeda dengan rekayasa gambar atau penyuntingan video zaman dulu yang masih memiliki jejak jelas, deepfake dibangun dengan mempelajari ribuan hingga jutaan data wajah dan suara target. Hasilnya begitu halus sehingga sering kali lolos dari pengawasan mata telanjang. Vaccari dan Chadwick (2020) menegaskan bahwa konten visual palsu semacam ini memiliki daya bujuk yang jauh lebih kuat dibandingkan teks berita bohong biasa, karena langsung menyentuh emosi dan kepercayaan alami manusia terhadap apa yang dilihat.
Memahami Perubahan Melalui Teori Ekologi Media
Untuk memahami mengapa deepfake begitu berbahaya dan mampu mengubah persepsi masyarakat secara massal, artikel ini menggunakan Teori Ekologi Media yang dikembangkan oleh Marshall McLuhan (1964). Teori ini dipilih karena secara khusus membahas hubungan timbal balik antara teknologi media, pola pikir manusia, dan struktur masyarakat.
Inti Konsep Teori
Salah satu dalil paling terkenal dari teori ini adalah “The medium is the message” atau media itu sendiri adalah pesannya. McLuhan (1964) menjelaskan bahwa media bukan sekadar wadah netral yang hanya menyampaikan isi berita. Lebih dari itu, bentuk dan karakteristik teknologi komunikasi yang kita gunakan justru memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan isi pesan yang disampaikannya. Setiap media baru akan mengubah lingkungan komunikasi, yang pada akhirnya mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia.
McLuhan juga membagi media menjadi dua jenis: media panas dan media dingin. Media panas seperti televisi dan video memberikan informasi visual yang sangat lengkap dan mendetail, sehingga membebani indra penggunanya dan membutuhkan sedikit usaha untuk mengisinya. Inilah alasan utama mengapa masyarakat cenderung langsung mempercayai apa yang dilihat di layar video karena media jenis ini memberikan kesan kepastian yang mutlak.
Penerapan pada Fenomena Deepfake
Dalam konteks deepfake, teori ini menjelaskan bahwa masalahnya bukan hanya pada kebohongan di dalam video tersebut, melainkan pada sifat media video itu sendiri yang membangun kepercayaan otomatis. Ketika teknologi mampu memanipulasi media "panas" seperti video, maka ia secara langsung merusak landasan kepercayaan yang dibentuk oleh media tersebut.
Selain itu, McLuhan (1964) menambahkan bahwa teknologi komunikasi berperan sebagai “ekstensi manusia”. Telepon memperluas pendengaran kita, kamera memperluas penglihatan kita, dan internet memperluas kesadaran kita. Namun, setiap ekstensi ini juga membawa "pemotongan" atau dampak samping: ketika kita terlalu bergantung pada penglihatan visual melalui layar, kita cenderung menurunkan kemampuan kita untuk memverifikasi konteks, mencari bukti tambahan, atau berpikir kritis secara mendalam.
Pandangan ini diperkuat oleh Manuel Castells (2010) dalam teori Masyarakat Jaringan, yang menyatakan bahwa di era digital, kekuasaan tidak lagi terletak pada kekuatan militer atau ekonomi semata, melainkan pada kemampuan mengendalikan aliran dan pembentukan makna informasi. Jika teknologi deepfake memungkinkan siapa saja membangun makna palsu yang tampak nyata, maka kendali atas realitas pun berpindah ke tangan si pembuat rekayasa.
Wardle dan Derakhshan (2017) melengkapi analisis ini melalui kerangka kerja gangguan informasi, yang menyatakan bahwa dampak paling berbahaya bukanlah satu kebohongan yang menyebar, melainkan "kelelahan kebenaran" kondisi di mana masyarakat akhirnya berhenti mempercayai segala bentuk bukti visual karena terlalu sering dipertemukan dengan rekayasa.
Dampak Deepfake bagi Komunikasi Publik
Penyalahgunaan teknologi ini membawa dampak yang sangat luas sejalan dengan prinsip teori di atas. Pertama, merusak kepercayaan publik sebagai dampak langsung dari perubahan lingkungan media. Ketika masyarakat sering bertemu dengan rekaman palsu, mereka akhirnya menjadi ragu pada semua informasi, bahkan yang benar sekalipun.
Kedua, di bidang politik dan demokrasi, deepfake bisa digunakan untuk memanipulasi opini pemilih. Chesney dan Citron (2019) memperingatkan bahwa ini adalah ancaman nyata bagi proses demokrasi di seluruh dunia, karena memanfaatkan sifat media visual yang mudah diterima secara emosional sebelum logika bekerja.
Selain itu, muncul fenomena yang disebut liar's dividend atau dividen pembohong: seseorang yang bersalah bisa menolak bukti rekaman asli dengan alasan "itu pasti hasil rekayasa AI". Akibatnya, bukti visual tidak lagi bisa diandalkan dalam penegakan keadilan. Di Indonesia, kita sudah melihat kasus rekayasa video yang mengatasnamakan lembaga negara maupun pejabat untuk tujuan penipuan. Hal ini memperkuat peringatan UNESCO (2023) bahwa tanpa tata kelola yang tepat, teknologi ini bisa memperlebar kesenjangan informasi dan merusak kepercayaan pada lembaga publik.
Langkah Menghadapi Tantangan
Karena teknologi tidak bisa dihentikan, maka kuncinya adalah penyesuaian budaya komunikasi sesuai dengan lingkungan media yang baru. Wardle dan Derakhshan (2017) menekankan bahwa benteng utama adalah literasi digital: kemampuan berpikir kritis sebelum mempercayai apa yang dilihat. Masyarakat perlu terbiasa memeriksa sumber, memastikan konteks, dan tidak langsung menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya.
Selain itu, kolaborasi diperlukan: lembaga pendidikan harus memasukkan materi verifikasi fakta dan pemahaman sifat media, platform digital wajib memberi label pada konten buatan AI, dan pemerintah perlu menyusun aturan yang melindungi korban tanpa membunuh kreativitas teknologi.
Daftar Pustaka
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society (Edisi ke-2). Wiley-Blackwell.
Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill.
UNESCO. (2023). Guidance for the Governance of Digital Platforms. UNESCO Publishing.
Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. Social Media + Society, 6(1), 1–13.
Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe.
