UNGKAPINVESTIGASI.COM, LOMBOK TIMUR - Kehadiran Rumah Sakit Baznas di Lombok Timur sering diposisikan sebagai simbol kepedulian sosial, sebuah manifestasi konkret dari zakat yang turun ke bumi dalam bentuk layanan kesehatan bagi kaum dhuafa. Namun, jika ditelaah, institusi ini tidak bisa hanya dilihat sebagai amal kebajikan, melainkan harus diuji dalam kerangka sistem kesehatan, keadilan sosial, dan akuntabilitas publik.
Di bawah pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional, rumah sakit ini secara normatif bertujuan menyalurkan dana zakat untuk kelompok fakir dan miskin, termasuk dalam bidang kesehatan. Namun, disinilah problem epistemik muncul yaitu apakah layanan berbasis zakat ini benar-benar menjadi solusi struktural? atau sekadar intervensi karitatif yang bersifat tambal sulam?
*Kualifikasi Layanan: Rumah Sakit atau Klinik Sosial?*
Pertanyaan paling mendasar adalah apa sebenarnya kualifikasi Rumah Sakit Baznas Lotim?
Apakah ia memiliki standar rumah sakit umum dengan layanan spesialis dan subspesialis? Atau hanya beroperasi sebagai fasilitas kesehatan dasar?
Jika kita berbicara tentang penyakit kompleks seperti kanker, gangguan jiwa berat, atau penyakit kronis (gagal ginjal, stroke, jantung), maka penanganannya membutuhkan infrastruktur mahal, dokter spesialis, dan sistem rujukan berjenjang. Tanpa itu, klaim sebagai rumah sakit menjadi problematik secara akademik dan etik.
Sebaliknya, kemungkinan besar layanan difokuskan pada penyakit-penyakit yang umum di alami kelompok dhuafa seperti:
1. Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA)
2. Tuberkulosis (TBC)
3. Penyakit kulit akibat sanitasi buruk
4. Diare dan penyakit berbasis lingkungan
5. Malnutrisi dan stunting
6. Anemia pada ibu hamil
7. Penyakit tidak menular tahap awal (Hipertensi dan Diabetes Ringan)
Untuk penyakit berat seperti seperti kanker atau gangguan mental serius, besar kemungkinan pasien tetap harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap seperti RSUD Selong atau bahkan ke fasilitas provinsi. Ini menunjukkan bahwa kapasitas Rumah Sakit Baznas belum tentu berada pada level kuratif lanjutan.
*BPJS: Wajib atau Opsional?*
Masalah selanjutnya adalah relasi dengan BPJS Kesehatan. Jika pasien tetap diwajibkan menggunakan BPJS, maka secara sistemik Rumah Sakit Baznas tidak berbeda dengan RSUD. Ia hanya menjadi gerbang alternatif dalam sistem yang sama. Artinya, pembiayaan tetap berasal dari negara, bukan sepenuhnya dari zakat.
Namun jika tidak menggunakan BPJS, dan seluruh biaya ditanggung zakat, maka muncul dua persoalan besar:
1. Keberlanjutan Finansial, biaya kesehatan sangat tinggi dan tidak stabil.
2. Selektivitas Pasien, tidak semua orang bisa dilayani, sehingga harus ada mekanisme seleksi yang berpotensi diskriminatif.
Disinilah kita perlu jujur bahwa tidak ada sistem kesehatan modern yang bisa berjalan hanya dengan filantropi. Negara tetap menjadi aktor utama, dan zakat seharusnya bersifat komplementer, bukan substitusi.
*Kualifikasi Pasien dan Syarat Pembayaran.*
Rumah sakit berbasis zakat umumnya mensyaratkan kategori dhuafa sebagai basis layanan. Tetapi, siapa yang menentukan dhuafa?
Apakah berbasis data resmi seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)? Apakah cukup dengan surat keterangan tidak mampu? Ataukah melalui verifikasi internal yang tidak transparan?
Jika syarat administratif terlalu rumit, maka rumah sakit ini justru menciptakan hambatan baru. Jika terlalu longgar, maka berpotensi disalahgunakan. Dalam kedua kondisi, problem tata kelola muncul.
Jika pasien tetap harus menggunakan BPJS dan mengikuti prosedur rujukan yang sama seperti di RSUD, maka muncul pertanyaan krusial yaitu Apa Bedanya Dengan RSUD Selong?
RSUD memiliki mandat negara, standar pelayanan nasional, dan pengawasan publik. Sedangkan Rumah Sakit Baznas membawa label moral zakat, tetapi belum tentu memiliki standar dan transparansi yang setara. Bisa kita katakan, perbedaannya bisa jadi bukan pada sistem layanan, tetapi pada narasi legitimasi.
*Zakat Sebagai Tameng Kritik.*
Label zakat menciptakan efek ideologis yang kuat. Ia membungkus layanan kesehatan dengan nilai keikhlasan, amal, dan religiusitas. Dalam situasi ini, kritik sering dianggap tidak pantas, bahkan bisa dicap sebagai bentuk ketidaksyukuran.
Padahal, justru karena ini menyangkut dana publik (Zakat Adalah Dana Umat), maka akuntabilitas harus lebih tinggi, bukan malah makin rendah.
Dalam lensa kacamata sosiologi, ini bisa kita sebut sebagai Moral Shielding Effect yaitu ketika suatu institusi dilindungi oleh legitimasi moral, sehingga kebal dari evaluasi rasional. Akibatnya:
1. Transparansi anggaran jarang dipertanyakan
2. Kualitas layanan tidak dibandingkan secara objektif
3. Efektivitas program tidak dievaluasi secara terbuka
Label zakat berpotensi menciptakan tameng moral yang membuat publik enggan bertanya:
1. Bagaimana laporan keuangan rumah sakit ini?
2. Berapa besar dana zakat yang digunakan untuk operasional dibandingkan dengan manfaat langsung ke pasien?
3. Apakah ada audit independen?
4. Bagaimana kualitas layanan dibandingkan dengan standar nasional?
Padahal dalam sistem kesehatan, niat baik tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah standar, sistem, dan pengawasan.
*Refleksi Kritis: Filantropi atau Substitusi Negara?*
Pada titik ini, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang tidak nyaman, tetapi penting yaitu:
1. Apakah Rumah Sakit Baznas benar-benar memperluas akses kesehatan? Atau hanya mengalihkan beban negara ke sektor filantropi?
2. Jika pasien tetap harus menggunakan BPJS, apakah rumah sakit ini hanya rebranding dari sistem yang sudah ada?
3. Apakah label zakat digunakan untuk memperkuat keadilan sosial? Atau justru untuk membangun citra kelembagaan?
4. Mengapa kritik terhadap rumah sakit ini terasa tabu? Apakah karena kita telah mencampuradukkan antara pelayanan publik dan moralitas agama?
5. Jika suatu saat dana zakat menurun, apakah layanan ini tetap bisa berjalan dan bertahan?
6. Apakah ini benar-benar rumah sakit untuk dhuafa? Atau sekadar proyek amal yang diproyeksikan agar terlihat berpihak pada dhuafa? Dan itupun tanpa menyentuh akar ketimpangan sistem kesehatan?
Rumah Sakit Baznas Lotim adalah inisiatif yang secara moral patut diapresiasi, tetapi secara ilmiah harus tetap dikritisi. Karena dalam isu kesehatan publik, yang dipertaruhkan bukan sekadar niat baik, melainkan keberlanjutan, keadilan dan kualitas hidup masyarakat.
Jika zakat ingin benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial, maka ia tidak boleh berhenti pada amal karitatif. Ia harus berani masuk ke ranah struktural untuk memperkuat sistem bukan menggantikan negara secara diam-diam.
Tanpa itu, Rumah Sakit Baznas berisiko menjadi paradoks yaitu tampak solutif di permukaan, tetapi justru menormalisasi masalah yang lebih dalam.
*Solusi Konkrit: Reformasi Tata Kelola dan Model Layanan.*
Agar Rumah Sakit Baznas tidak berhenti sebagai simbol, tetapi menjadi solusi nyata, diperlukan langkah-langkah sistematis antara lain:
*A. Klarifikasi Posisi Dalam Sistem Kesehatan*
Langkah-langkahnya adalah:
1. Tetapkan Fungsi Jelas, maksudnya apakah sebagai layanan primer, sekunder, atau rujukan khusus dhuafa.
2. Integrasikan secara formal dengan BPJS dan Dinas Kesehatan.
3. Hindari duplikasi peran dengan RSUD.
Tujuannya adalah supaya tidak terjadi overlap dan kebingungan fungsi.
*B. Transparansi dan Akuntabilitas Publik*
Langkah-langkahnya adalah:
1. Publikasikan laporan keuangan zakat secara berkala.
2. Lakukan audit independen tahunan.
3. Buka data jumlah pasien, jenis layanan, dan outcome medis.
Tujuannya adalah menghapus tameng moral dan menggantinya dengan legitimasi rasional.
*C. Standarisasi Layanan Medis*
Langkah-langkahnya adalah:
1. Tetapkan batas layanan (misalnya tidak menangani kanker stadium lanjut).
2. Perkuat sistem rujukan ke RSUD Selong.
3. Rekrut tenaga medis sesuai standar nasional.
Tujuannya adalah untuk menghindari overclaim kapasitas.
*D. Reformulasi Skema Pembiayaan*
Model idealnya adalah Hybrid System yaitu:
1. BPJS untuk layanan standar
2. Zakat untuk pasien yang tidak tercover dan biaya tambahan (transport, nutrisi, obat tertentu)
Langkah-langkahnya adalah:
1. Integrasikan database pasien dengan BPJS.
2. Gunakan zakat sebagai subsidi, bukan pengganti.
Tujuannya adalah untuk keberlanjutan finansial.
*E. Perbaikan Sistem Targeting Dhuafa.*
Langkah-langkahnya adalah:
1. Gunakan data terpadu (DTKS) serta verifikasi lapangan.
2. Libatkan Desa atau Komunitas dalam validasi.
3. Buat kategori prioritas (sangat miskin, rentan, darurat).
Tujuannya adalah tepat sasaran dan minim konflik.
*F. Mekanisme Kritik dan Partisipasi Publik*
Langkah-langkahnya adalah:
1. Bentuk forum pengaduan pasien terbuka.
2. Libatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam evaluasi.
3. Publikasikan hasil evaluasi secara rutin.
Tujuannya adalah untuk membangun budaya kritik yang sehat.
*G. Fokus Pada Pencegahan (Preventif), Bukan Hanya Kuratif.*
Langkah-langkahnya adalah:
1. Program sanitasi dan edukasi kesehatan.
2. Intervensi gizi untuk dhuafa.
3. Deteksi dini penyakit kronis.
Tujuannya adalah untuk menurunkan beban biaya jangka panjang.
Rumah Sakit Baznas Lotim adalah ide yang baik, tetapi ide baik tidak otomatis menjadi sistem yang baik. Niat harus diterjemahkan menjadi struktur, standar, dan akuntabilitas.
Jika tidak direformasi, ia berisiko menjadi paradoks bahwa tampak membantu dhuafa, tetapi secara tidak sadar menormalisasi lemahnya sistem kesehatan negara.
Sebaliknya, jika dikelola dengan transparan, terintegrasi, dan berbasis data, ia bisa menjadi model inovatif filantropi kesehatan yang benar-benar transformatif.
Dan pada akhirnya, pertanyaan paling jujur tetap menggantung apakah ini rumah sakit untuk dhuafa atau sekadar wajah lembut dari masalah yang belum selesai.
