UNGKAPINVESTIGASI.COM, NTB, 3 April 2026 - Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat Samudra NTB dengan tegas menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi NTB terkait keberadaan Tim Percepatan yang justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Di saat rakyat menuntut efisiensi dan perbaikan layanan dasar, pemerintah justru menggelontorkan anggaran fantastis sekitar Rp246 juta per bulan atau Rp3 miliar per tahun hanya untuk 15 orang dalam tim non-struktural.
Rinciannya pun mencengangkan:
Koordinator: Rp16 juta/bulan
Wakil: Rp15,5 juta/bulan
13 anggota: Rp15 juta/bulan
Pertanyaan mendasar yang tidak pernah terjawab dengan transparan adalah: apa sebenarnya output konkret dari tim ini? Jika tugasnya hanya sebatas koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada gubernur, maka fungsi tersebut sejatinya sudah melekat pada Sekretaris Daerah (Sekda) dan para staf ahli yang merupakan pejabat struktural resmi dalam birokrasi.
Kondisi ini memunculkan kesan kuat bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan, bahkan berpotensi menggeser peran aparatur negara yang sah oleh tim non struktural yang tidak memiliki legitimasi administratif yang jelas. Jika pemerintah daerah sudah memiliki perangkat lengkap seperti Sekda dan staf ahli, lalu untuk apa lagi membentuk tim percepatan dengan beban anggaran sebesar ini?
Ironisnya, pemborosan ini terjadi di tengah isu efisiensi anggaran. Publik kembali dikejutkan dengan kebijakan lain yang tak kalah kontroversial, yaitu pengadaan mobil listrik sebanyak 72 unit dengan total biaya sewa mencapai Rp14 miliar per tahun. Angka ini bukan sekadar besar ini adalah simbol prioritas yang patut dipertanyakan.
Di saat yang sama, realitas di lapangan berbicara lain. Infrastruktur jalan di berbagai wilayah NTB masih banyak yang rusak, belum memadai, dan jauh dari kata layak. Akses masyarakat terhadap layanan dasar pun belum sepenuhnya merata. Maka menjadi sangat wajar jika publik bertanya: untuk siapa sebenarnya anggaran ini diprioritaskan?
SUARA Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat Samudra NTB dengan ini menyatakan sikap:
Mendesak Gubernur NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Tim Percepatan.
Menuntut transparansi kinerja dan output nyata dari tim tersebut kepada publik.
Meminta pemerintah untuk menghentikan pemborosan anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Mengalihkan fokus kebijakan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih mendesak.
Jika pemerintah terus abai terhadap kritik ini, maka patut diduga bahwa yang dipercepat bukanlah pembangunan, melainkan pemborosan anggaran yang sistematis.
Sudah saatnya pemerintah NTB memilih berpihak pada rakyat, atau terus mempertahankan kebijakan yang semakin menjauh dari kepentingan publik.
Penulis : Hendrawan
Ketua Samudra NTB
