UNGKAPINVESTIGASI.COM, LOMBOK TIMUR - NTB - Berita tentang penutupan 302 Dapur MBG cukup mengagetkankan publik yang secara masal dan mendadak pihak BGN mengeluarkan Surat penutupan sementara Dapur Dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar , Tidak Lulus pada Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
302 dapur se Nusa Tenggara Barat yang ditutup terdapat 105 Dapur di Kab.Lombok Timur ikut kena dampak.
Banyak pihak cukup bertanya tanya terhadap mendadaknya informasi penutupan berjamaah dalam jumlah yang sangat pantastis ini , kenapa hanya separuh saja yang ditutup sementara , apakah pihak BGN sudah melakukan SIDAK,Pemerikasaan secara menyeluruh atau apakah hanya karena alasan IPAL dan SLHS saja dapur bisa terkena Suspend?,".
Bang Deni , salah satu pemerhati Program MBG Lombok Timur yang juga berpropesi sebagai Wartawan salah satu media Online di NTB sangat mempertanyakan kebijakan BGN terhadap Penutupan Dapur dengan jumlah pantastis ini, kenapa harus setelah satu tahun berjalan program ini baru BGN temukan temukan permslahan syarat kelayakan dapur MBG,bukankah IPAL dan SLHS ini adalah syarat mutlak Dapur MBG bisa beroperasi , lalu kenapa piha BGN meluluskan sekian banyak dapur saat sedari awal pendaftaran dan kenapa tidak dicek lngsung kelayakannya pada saat mulai prosed pemdaftaran titik hingga finishing pembangunan??,terang Bang Deni,".
BGN harusnya lakukan Sidak secara menyeluruh dan tidak harus IPAL dan SLHS daja yang diperiksa , cara kerja managemen SPPG serta catatan catatan keuangan serta jenis menu , bahan serta pola pendistribusian MBG dari tiap SPPG juga harus di periksa , apakah sesuai standar atauran BGN ataukah sesuai dengan angka angka anggaran belanja dapur , sebab banyak masyarakat yang mempertanyakan kesesuaian harga bahan , menu MBG yang diatribusikan oleh SPPG,".
Selain itu Laporan Mingguan , Bulanan tiap SPPG juga harus diaudit , Lanjut Bang Deni
Sesuai ketentuan dan aturan BGN sudah jelas bahwa , jika ada kelalaian,serta kesalahan kesalahan dapur juga bisa menjadi alasan Dapur MBG kena suspend bujan hanya IPAL atau SLHS saja.BGN harus obyektif dalam hal ini , bila memungkinkan BGN segera turun keseluruh Dapur MBG , lakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang bulu demi terlaksananya program MBG ini sesuai maksud dan tujuannya,".
Tidak hanya itu , BGN juga harus benar benar memerhatikan para pelaku UMKM,industri Rumahan di sekitarnya apakah benar tingkat penyerapan para pelaku UMKM diikutsertakan atau SPPG SPPG yang ada malah tidak memanfaatkan dan berdayakan pelaku usaha kecil ini. Sangat banyak para pelaku usaha keci , rumahan sangat mengeluhkan keberadaan Dapur MBG ini , yang tidak melibatkan mereka ,jadi pihak BGN haruslah memperhatikan hal ini sesuai dengan harapan dan keinginan presiden,"
(**)
