UNGKAPINVESTIGASI.COM, LOMBOK - NTB - Episiensi anggaran pada pemangkasan menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang instruksikan Seluruh SPPG Dapur MBG untuk salurkan MBG hanya 5 hari dan hanya petbolehkan menu basahan dinilai sebagai kebijakan tidak pro rakyat.
Para pelaku Usaha Kecil , rumahan yang selama ini menganggap program MBG ini adalah berkah bagi seluruh kalangan pelaku usaha , khususnyan industri rumahan KUE dan ROTI ternyata hanya harapan sesaat , dimana begitu banyak para pelaku usaha khusus di pulau Lombok - NTB mulai pupus harapan dan meradang akibat kebijakan BGN RI yang menghentikan menu kering di seluruh SPPG Dapur MBG,".
berbagai Kelompok Pengusaha Roti dan Kue Lombok - NTB mulai angkat Bicara dan pertanyakan Kebijakan BGN RI atas Maksud dan tujuan yang semula terdengar indah di mata para pelaku usaha kecil atas hadirnya program MBG kini seolah terasa program MBG ini tak ada nilai pemberdayaan serta sudah tidak ada dampak positig bagi kami para pelaku usaha kecil di LOMBOK setelah isyu peniadaan menu makanan kering oleh BGN,".
Silvi " salah satu anggota Pengusaha Kue dan Roti (Industri Rumahan) mewakili para pengusaha Kecil beranggapan bahwa Kebijakan BGN sangat tidak peduli Pengusaha kecil (UMKM) , Tidak Pro Rakyat , bermaksud membunuh usaha kecil di Lombok (Industri Rumahan) serta membunuh nilai nilai peberdayaan dan ekonomi kerakyatan yang selama ini di gaungkan,".
"Wahai Bapak / Ibu yang menjabat di BGN RI dan seluruh jajaran yang berwenang membuat kebijakan ini , penghentian menu kering mohon bapak turun ke kami masyarakat pelaku usaha kecil , buka mata hati bapak, ada anak anak , beban kebutuhan hidup serta beban lainnya yang perlu bapak/ibu ketahui secara langsung ," ucap silvi (seorang pelaku usaha kecil).
Lanjut Silvi " ...
Agar bapak/ibu BGN ketahui dengan kebijakan ini secara tidak langsung selain mematikan , Melumpuhkan UMKM bapak telah memutus mata pencaharaian para pekerja Industri rumahan yang kami para pelaku usaha pekerjakan yang dimana tentu akan sangat menyakiti dan mencidrai harapan bapak presiden yang sangat peduli terhadap kami para pelaku usaha kecil,"ungkapnya.
Atas kebijakan yang tidak pro rakyat , kami para pelak nusaha kecil di Lombok - NTB menegecam kebijakan BGN RI yang kami anggap bertentangan dengan hajatan serta harapan,keinginan presiden prabowo subianto,".
(Aden)
