BATU, sorotanpublic.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batu secara resmi menyatakan sikap penolakan keras terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga kedaulatan rakyat dan marwah demokrasi pasca-reformasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, Saifudin Zuhri, menegaskan bahwa mengalihkan otoritas suara rakyat ke tangan parlemen merupakan langkah mundur yang mencederai prinsip dasar demokrasi langsung. Menurutnya, hak pilih masyarakat tidak boleh direduksi menjadi sekadar keputusan politik di tingkat legislatif.
“Sesuai amanah reformasi bahwa asas dari pemilu adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jika rencana itu diwujudkan, maka dapat mencederai demokrasi,” ujar Saifudin di Kota Batu, Rabu (7/1/2026).
Selain persoalan prinsip demokrasi, PDI Perjuangan Kota Batu menyoroti potensi kerawanan yang muncul jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Mekanisme tersebut dinilai sangat rentan terhadap praktik lobi-lobi politik tertutup yang mengabaikan rekam jejak (track record) dan kompetensi figur di mata publik.
Saifudin, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, menambahkan bahwa sistem pemilihan langsung adalah filter terbaik bagi rakyat untuk menilai kapasitas calon pemimpin secara objektif. Ia mengingatkan bahwa wacana ini sebelumnya sudah pernah diuji secara hukum dan menuai banyak penolakan.
”Lagipula, wacana itu juga pernah diuji coba di MK dan hasilnya tidak berhasil. Tentu, kami tegas menolak wacana itu, hal itu merupakan kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Bagi PDI Perjuangan, pemimpin yang lahir dari proses pemilihan langsung memiliki legitimasi moral dan politik yang lebih kuat karena dipilih langsung oleh konstituennya. Hal ini menjadi kunci penting agar kepala daerah terpilih benar-benar memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada elite partai atau kelompok tertentu saja.
”Demokrasi yang sehat adalah berbasis pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa sosok pemimpin terpilih adalah mereka yang hadir dan bekerja untuk masyarakat. Bukan mereka yang mengandalkan kedekatan dengan pemegang kebijakan di pusat. Dalam hal ini, DPC PDI Perjuangan Kota Batu berharap agar pilkada tetap berjalan sesuai marwah demokrasi langsung yang transparan,” pungkas Saifudin.
Dengan pernyataan sikap ini, DPC PDI Perjuangan Kota Batu mengajak seluruh elemen masyarakat dan pengamat demokrasi untuk tetap kritis dalam mengawal isu ini demi menjaga integritas sistem pemilu di Indonesia.***
Pewarta: Aspari AR
Editor: Arifin Sulsel
Kontak Media:
Redaksi SorotanPublic.com
