Kondisi ini tercermin jelas di sejumlah pasar tradisional, termasuk pasar mama-mama Papua. Dari pagi hingga sore hari, para pedagang terlihat menunggu tanpa adanya pembeli. Akibatnya, hasil bumi yang mereka bawa untuk dijual terpaksa dibawa pulang kembali karena tidak laku.
“Harga-harga naik, tapi tidak ada pembeli. Kami hanya duduk dan tunggu, tapi tidak ada yang beli. Ini sudah hampir tiap hari begini,” ujar salah satu mama penjual ubi di pasar lokal.
Situasi ini menimbulkan sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) di tiap kabupaten/kota. Warga mengharapkan agar para pejabat turun langsung ke lapangan, mendengarkan suara rakyat, dan menyerap keluhan dari pedagang kecil.
“Cobalah bapak-bapak dinas keliling pasar, tanya langsung ke mama-mama Papua. Apa jualan mereka laku? Supaya tahu kenyataan di bawah,” kata seorang warga.
Lebih jauh, suara kritis juga diarahkan kepada para anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Masyarakat meminta agar wakil rakyat tidak tinggal diam di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit.
“Kami minta para wakil rakyat jangan tidur. Ini bukan waktu untuk diam. Saat rakyat susah, mereka harus bersuara dan dorong pemerintah bertindak,” tegas D.Y. Kaki Abu Brewok, pemerhati sosial yang aktif memantau dinamika ekonomi masyarakat akar rumput.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui pernyataan singkat mengakui adanya penurunan aktivitas ekonomi dan tengah menyusun kebijakan intervensi, termasuk penyusunan tim survei lapangan independen serta program pemulihan berbasis UMKM dan pasar rakyat.
Namun, publik menuntut agar langkah tersebut segera diimplementasikan, bukan hanya berhenti pada rencana di atas meja. Warga menanti aksi nyata dari pemerintah dan parlemen daerah untuk memastikan roda ekonomi kembali berputar demi kelangsungan hidup masyarakat Papua Pegunungan.
