UngkapInvestigasi.COM : Makassar -- Peserta Pendidikan Khusus Advokat Angkatan XX menerima materi dari Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sawerigading Makassar, Asbullah Thamrin SH, S.Sos, MH, Hotel Himawan, jalan pengayoman Makassar, 8/11/2026.
Asbullah Thamrin yang juga Wakil Ketua DPC Peradi Kota Makassar menjelaskan bahwa layanan pro bono (bantuan hukum secara cuma-cuma) adalah kewajiban hukum dan moral bagi setiap advokat di Indonesia yang diatur Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
Selain diatur dalam undang-undang, kata Asbullah, juga diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat.
Dikatakan Asbullah bahwa layanan pro bono (bantuan hukum cuma-cuma) sangat penting bagi advokat hukum karena alasan profesional, etis, dan sosial.
Pertama, untuk menjaga marwah profesi (Officium Nobile) dimana Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile), bukan sekadar bisnis komersial semata. Dan Pro bono menegaskan bahwa tugas utama advokat adalah mencari dan menegakkan keadilan, bukan hanya mencari keuntungan finansial.
Kedua, pemenuhan kewajiban hukum dan Etika. Di Indonesia, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah dan kode etik profesi yang menuntut tanggung jawab sosial advokat.
Ketiga, Banyak warga miskin atau kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap pembelaan hukum yang layak. Pro bono menjembatani ketimpangan tersebut agar prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum) benar-benar terwujud, bukan hanya slogan.
Keempat, Bagi advokat muda, kasus pro bono memberikan kesempatan emas untuk memimpin persidangan, berargumentasi di muka hukum, dan memperluas jam terbang yang mungkin sulit didapat dari klien komersial. Menjadi sarana untuk mengasah ketajaman berpikir terstruktur dan empati.
Kelima, Keterlibatan dalam kerja sosial dan pro bono meningkatkan citra positif (branding) baik bagi advokat secara individu maupun bagi firma hukum di mata publik. Memperluas jejaring profesional dengan sesama praktisi, aktivis, dan lembaga bantuan hukum (LBH).
Asbullah Thamrin juga menyampaikan bahwa organisasi advokat (seperti PERADI) menganjurkan pemenuhan pro bono minimal 50 jam kerja atau sejumlah perkara per tahun bagi setiap advokat dengan catatan masyarakat atau pencari keadilan yang dapat membuktikan ketidakmampuan secara ekonomi.
Lingkup layanan, ungkap Asbullah meliputi penanganan perkara litigasi (di dalam pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) dari hulu ke hilir, seperti konsultasi, perancangan hukum, hingga pendampingan.
Meskipun diberikan tanpa honorarium (cuma-cuma), advokat wajib memberikan standar profesionalitas dan perhatian yang sama seperti saat menangani perkara berbayar.
"Pro Bono adalah kewajiban bagi seorang Advokat dan ada dua jenis pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu Pro Bono adalah layanan hukum gratis yang diberikan langsung oleh advokat. Dan Prodeo yaitu proses perkara di pengadilan yang digratiskan atau dibantu pembiayaannya oleh negara/pengadilan bagi masyarakat tidak mampu", kata Wakil Ketua DPC Peradi Kota Makassar, Asbullah Thamrin, SH, S.Sos, MH
OMBINTANG (Asdar Akbar); Mahasiswa Hukum UNSA, Jenderal Lapangan Aksi Hak Angket DPRD Sulsel 2019, Presiden LKPK RI 2011-2023, Kordinator ForMakSi SulSel 2020, Pelopor Gerakan Mahasiswa Menggugat, Pelopor Komunitas Anak Kampung Masuk Kota, Penggagas Jaringan Marketing Indonesia (JMI), Relawan Pilpres 2024, Tim Media Dr. Iswadi, M.Pd, Jakarta
Redaksi**
.jpg)
