Makassar – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan kembali menggelar Aksi Jilid III bertajuk "Reformasi Jilid II: Sulsel Gelap, Mahasiswa Bergerak" sebagai bentuk konsistensi perjuangan mengawal kebijakan publik yang dinilai tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam aksi tersebut, HMI Sulsel secara resmi menyerahkan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Nasional sekaligus mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan rekomendasi kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Strategis Nasional (PSN), khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Jenderal Lapangan Aksi sekaligus Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa kehadiran HMI di DPRD Sulsel bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menagih keberpihakan lembaga legislatif terhadap persoalan nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kami kecewa melihat Program Strategis Nasional yang menelan anggaran sangat besar, tetapi pada praktiknya justru memunculkan berbagai persoalan yang merugikan rakyat. Negara tidak boleh menutup mata terhadap kegagalan tata kelola program yang dibiayai dengan uang rakyat," tegas Rafly.
Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai masih menyisakan berbagai persoalan dalam tata kelola, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasannya.
"MBG hari ini dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dibanding memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Program sebesar ini seharusnya menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia, bukan memunculkan ruang penyimpangan, konflik kepentingan, maupun dugaan praktik koruptif. Pemerintah wajib membuka ruang evaluasi secara transparan," ujarnya.
Selain itu, HMI Sulsel juga menyoroti pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menurut mereka telah memunculkan persoalan serius dalam proses implementasinya.
"Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KDMP menuai sorotan publik. Munculnya korban jiwa dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa. Hilangnya nyawa manusia tidak pernah sebanding dengan keberhasilan sebuah program pemerintah. Ini menjadi indikator bahwa pemerintah harus menghentikan sementara pelaksanaan program dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh mekanisme yang ada," kata Rafly.
BADKO HMI Sulsel menilai DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membuka evaluasi terhadap seluruh Program Strategis Nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, HMI mendesak DPRD Sulawesi Selatan menggunakan kewenangan politiknya untuk menerbitkan rekomendasi resmi kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga pengawas, akademisi, serta unsur masyarakat sipil.
Bagi HMI, RDP Nasional bukan sekadar forum administratif, melainkan ruang konstitusional untuk menguji efektivitas kebijakan negara, memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik, serta menghadirkan evaluasi berbasis kepentingan rakyat.
Rafly menegaskan bahwa perjuangan HMI lahir dari semangat keummatan dan kebangsaan yang mengamanatkan organisasi untuk tetap berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik.
"HMI tidak sedang mencari sensasi politik. Kami menjalankan amanat perjuangan sebagai organisasi kader, organisasi intelektual, dan organisasi perjuangan. Ketika sebuah kebijakan negara tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi rakyat, maka menjadi kewajiban moral HMI untuk melakukan kontrol, advokasi publik, dan konsolidasi kader. Pemerintahan Prabowo–Gibran harus membuka ruang evaluasi total terhadap program-program strategis nasional yang menuai persoalan di lapangan," tegasnya.
BADKO HMI Sulsel memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti pada aksi jalanan. Organisasi akan terus mengawal proses politik dan hukum melalui konsolidasi kader, advokasi publik, serta mendorong terlaksananya RDP Nasional sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia. Selama masih ada kebijakan yang menyimpang dari kepentingan rakyat, HMI akan tetap berdiri di barisan terdepan memperjuangkan keadilan, transparansi, dan tegaknya supremasi hukum. Yakin Usaha Sampai."Ki
