UNGKAPINBESTIGASI.COM, LANNY JAYA — Fakta mencengangkan terungkap di balik kasus dugaan korupsi Dana Desa Kabupaten Lanny Jaya. Para tersangka disebut berperan aktif dan sistematis dalam menguras anggaran ratusan miliar rupiah melalui praktik ilegal yang melibatkan pejabat daerah hingga pihak perbankan. Berikut peran dan keuntungan masing-masing aktor dalam kasus yang kini menyeret perhatian publik.
Pertama, Tarwi Kiwose, Plt. Kepala DPMK Lanny Jaya TA 2024, berperan menandatangani surat pemindahbukuan Dana Desa ke rekening OPS P3MD. Dari aksinya, Tarwi diduga mengantongi keuntungan fantastis sebesar Rp16,17 miliar.
Kedua, Yos Feri Moli, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024. Ia disebut sebagai otak pencairan dana desa yang kemudian digunakan tanpa mekanisme resmi. Nominal yang berhasil digasaknya mencapai angka mencengangkan: Rp69,29 miliar.
Ketiga, Charles Yigibalom, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat TA 2022–2024, turut melancarkan aksi dengan menandatangani slip penarikan bank. Dari posisinya itu, ia diduga menikmati keuntungan sebesar Rp5,2 miliar.
Keempat, Amilien Sembor, mantan Sekretaris DPMK periode Maret 2022–April 2023, disebut menguasai dan menggunakan rekening yang menampung aliran dana desa. Angka yang berhasil digelapkan tak kalah besar: Rp44,25 miliar.
Kelima, Theo Yigibalom, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung sekaligus Bendahara ADD, berperan sebagai eksekutor distribusi uang tunai serta memberi dana untuk mengubah Peraturan Bupati. Keuntungan yang dikantongi mencapai Rp22,26 miliar.
Keenam, Petrus Wakerkwa, menjabat Sekda TA 2022 dan Pj. Bupati TA 2022–Januari 2024. Ia diduga menerbitkan Perbup yang secara terang-terangan bertentangan dengan aturan perundangan. Dari praktik itu, Petrus disebut menikmati aliran dana sebesar Rp11 miliar.
Ketujuh, Sandara Malak, Pimpinan Bank Papua Cabang Lanny Jaya, disebut memainkan peran strategis dengan meloloskan pencairan tanpa kontrol yang ketat. Nominal keuntungan yang dikantongi pun tak kalah signifikan, diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Skema korupsi ini menunjukkan adanya konspirasi terstruktur, sistematis, dan masif, yang bukan hanya melibatkan pejabat teknis, tetapi juga menyentuh pucuk pimpinan daerah hingga institusi keuangan. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas skandal yang menggerogoti keuangan negara sekaligus menelanjangi kerakusan elit daerah.
