Sampang, – Penyebutan Pulau Mandangin sebagai wilayah dengan riwayat penyakit kusta dalam forum resmi bersama Menteri Kesehatan RI terus menjadi sorotan publik.
Meskipun klarifikasi telah disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, sejumlah pihak menilai langkah tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat setempat.
Direktur Indonesia Analysis Politic and Policy Consulting (Ide@), Samhari, S.Ip, menyayangkan penyebutan nama wilayah secara langsung dalam konteks penyakit yang masih sarat stigma sosial. Menurutnya, penyampaian informasi semacam ini membutuhkan kehati-hatian dan pertimbangan dampak sosial yang lebih luas.
“Data tentu penting sebagai dasar kebijakan, tapi penyampaian data yang menyentuh isu sensitif perlu disertai empati dan kehati-hatian dalam komunikasi publik,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).
Ia menilai bahwa klarifikasi yang telah disampaikan masih berfokus pada penjelasan administratif, tanpa mengarah pada pendekatan yang merespons secara langsung kekhawatiran warga.
“Masyarakat membutuhkan respons yang lebih manusiawi, bukan sekadar penegasan posisi institusi. Pengakuan terhadap ketidaksempurnaan dalam penyampaian informasi justru bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kembali kepercayaan publik,” imbuhnya.
Samhari juga menyoroti kurangnya pendekatan partisipatif dalam penyampaian data di ruang publik, khususnya yang menyangkut identitas wilayah dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Pulau Mandangin bukan hanya data dalam peta. Di sana ada kehidupan, komunitas, dan harapan masyarakat. Maka, penyampaian apapun yang berkaitan dengan wilayah itu harus mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan martabat warganya,” ungkapnya.
Ia mengajak para pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk meningkatkan sensitivitas dalam berkomunikasi dan menjadikan prinsip penghormatan terhadap masyarakat sebagai bagian dari strategi komunikasi publik.
“Jika ingin menghapus stigma, maka setiap kebijakan dan komunikasi harus menjadi bagian dari proses penyembuhan sosial, bukan sebaliknya. Libatkan masyarakat, dengarkan suara mereka, dan hadirkan pendekatan yang lebih membangun,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Dinkes Sampang menyatakan bahwa penyampaian data kepada Menkes RI berdasarkan catatan historis serta temuan dua kasus aktif di Mandangin yang kini sudah tertangani. Namun, penyebutan wilayah secara langsung tersebut memicu reaksi dari warga yang merasa tidak dilibatkan dan khawatir akan dampak sosial yang ditimbulkan.
Tim Hoiri
