Notification

×

Sampaikan Komitmen Lewat Diskusi KOPI, KOASA dan LASBANDRA Kawal Proses Hukum Tanpa Tekanan

Minggu, 20 Juli 2025 | Juli 20, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-20T06:37:11Z

 


Sampang – Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (LASBANDRA) bersama Koalisi Aktivis Sampang (KOASA) menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sampang, Polres Sampang, dan Pengadilan Negeri Sampang dalam penanganan perkara hukum secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.


Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum santai bertajuk "Orientasi Sampang ke Depan" yang dikemas dalam format diskusi dan ngopi santai bersama puluhan aktivis dan awak media di salah satu kafe di Kabupaten Sampang, Jumat (18 Juli 2025). Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah penegakan hukum di daerah.


Sekretaris Jenderal LASBANDRA, Ach. Rifai, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal proses penegakan hukum di Sampang agar berjalan sesuai prosedur dan tetap menjaga prinsip keadilan serta profesionalitas.


“Penegakan hukum harus terbebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun agar tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hukum. Kami akan terus memantau dan memberikan dukungan moral agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.


Rifai menekankan bahwa independensi aparat penegak hukum menjadi hal utama dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.


Senada dengan itu, Koordinator KOASA, Moh. Hoiri, juga menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga hukum dari segala bentuk intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung.


“Intervensi terhadap proses hukum, dalam bentuk apapun, berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan tanpa adanya tekanan politik, ekonomi, atau sosial agar hasilnya benar-benar mencerminkan keadilan,” kata Hoiri.


Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi hukum sangat tergantung pada sejauh mana independensi dan objektivitas dapat dijaga. Oleh sebab itu, semua pihak diminta menghormati proses hukum dan tidak mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.


Forum ini ditutup dengan komitmen bersama dari peserta diskusi untuk terus mendorong sinergi positif antara masyarakat sipil dan institusi penegak hukum demi terciptanya tata kelola hukum yang adil, transparan, dan profesional di Kabupaten Sampang.



Tim RJS

×
Berita Terbaru Update