UNGKAPINVESTIGASI.COM, MAKASSAR - PDAM Kota Makassar kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah keluhan tahunan masyarakat terkait distribusi air bersih yang kerap bermasalah, muncul kritik keras terhadap tata kelola perusahaan daerah tersebut yang dinilai sarat kepentingan politik, minim profesionalisme, dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Memasuki musim kemarau, warga di wilayah utara Makassar, khususnya Kecamatan Ujung Tanah, kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air bersih. Ironisnya, alasan yang disampaikan manajemen PDAM dinilai tidak lagi masuk akal oleh masyarakat. Dalih kerusakan pompa distribusi serta tidak tersedianya pompa cadangan dianggap mencerminkan lemahnya manajemen dan buruknya antisipasi terhadap persoalan yang terus berulang setiap tahun.
Publik mempertanyakan bagaimana mungkin perusahaan daerah yang memegang monopoli layanan air bersih di Kota Makassar justru terus menghadapi persoalan klasik tanpa solusi nyata. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya kegagalan tata kelola di tubuh PDAM, termasuk lemahnya pengawasan dan penempatan pejabat yang tidak berbasis kapasitas profesional.
Dalam dokumen dan hasil pemantauan yang beredar, disebutkan bahwa PDAM Makassar selama ini diduga menjadi “ladang politik” yang dimanfaatkan oleh elite tertentu. Perusahaan daerah itu bahkan disebut kerap dijadikan sumber kekuatan finansial menjelang kontestasi politik daerah. Tuduhan tersebut semakin memperkuat persepsi publik bahwa jabatan strategis di tubuh PDAM lebih banyak dipengaruhi kepentingan kekuasaan dibanding orientasi pelayanan masyarakat.
Kritik juga mengarah pada pola kerja sama dengan pihak swasta yang dinilai merugikan perusahaan daerah. Sejumlah pihak menilai kerja sama tersebut perlu dievaluasi total karena dianggap tidak memberikan keuntungan signifikan bagi PDAM, padahal instalasi pengolahan air dan sumber daya internal dinilai masih mampu dikelola secara mandiri oleh pegawai perusahaan.
Tidak hanya itu, aroma nepotisme turut mencuat. Intervensi tim sukses dan kepentingan politik dalam penempatan jabatan disebut menjadi penyakit kronis yang terus menggerogoti profesionalisme perusahaan. Situasi ini dinilai membuka ruang bagi praktik bagi-bagi jabatan, fasilitas, hingga kepentingan kelompok tertentu di lingkaran kekuasaan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada rekam jejak sejumlah mantan pejabat PDAM Makassar yang pernah terseret persoalan hukum. Fakta tersebut dianggap menjadi alarm serius bahwa reformasi menyeluruh di tubuh perusahaan daerah itu sudah tidak bisa ditunda lagi.
Sejumlah elemen masyarakat bahkan mulai mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola dan pola kerja sama yang dijalankan PDAM Makassar. Dugaan potensi kerugian negara kini mulai menjadi perhatian publik setelah adanya pernyataan pihak humas kejaksaan yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Di sisi lain, respons humas PDAM yang disebut hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi semakin memicu kekecewaan masyarakat. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan transparansi sebuah perusahaan publik yang seharusnya bertanggung jawab kepada warga sebagai pelanggan.
Masyarakat kini menunggu keberanian Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembenahan total di tubuh PDAM. Warga berharap perusahaan daerah itu tidak lagi dijadikan alat politik maupun tempat kompromi kepentingan, melainkan benar-benar difokuskan sebagai institusi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.
