Ungkapinvestigasi.com Binjai – Sejak Mirzal Maulana menjabat sebagai Kapolres Binjai, dugaan maraknya praktik perjudian di wilayah hukum Polres Binjai semakin menjadi sorotan publik. Bukannya meredup, aktivitas perjudian justru disebut-sebut semakin terang-terangan beroperasi, seolah tidak tersentuh hukum.
Salah satu lokasi yang paling disorot adalah arena judi tembak ikan yang berada di depan klenteng di Jalan Ade Irma Suryani, Kota Binjai. Tempat tersebut disebut-sebut telah lama beroperasi dan menjadi rahasia umum bagi masyarakat sekitar. Ironisnya, aktivitas yang jelas-jelas melanggar hukum itu diduga tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Yang membuat publik semakin geram adalah munculnya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam menjaga lokasi perjudian tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan adanya oknum dari unsur militer yang kerap terlihat berada di lokasi untuk menjaga keberlangsungan praktik judi tersebut.
Salah satu nama yang mencuat adalah seorang pria bernama Hendra yang disebut-sebut berasal dari unsur Marinir di wilayah Pangkalan Brandan. Sosok ini disebut sering terlihat mondar-mandir di area lokasi judi dengan pakaian santai, seolah menjadi pengawas tidak resmi yang memastikan aktivitas perjudian tetap berjalan tanpa gangguan.
Situasi semakin mencurigakan ketika pimpinan redaksi media online tuntasposttv.com mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Kapolres Binjai, AKBP Mirzal Maulana, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga beberapa waktu, pesan konfirmasi tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak Kapolres.
Sikap bungkam tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan jurnalis dan masyarakat. Padahal, konfirmasi dari awak media merupakan bagian penting dalam prinsip keterbukaan informasi publik serta keseimbangan pemberitaan. Namun dalam kasus ini, pihak Kapolres terkesan memilih diam dan tertutup terhadap pertanyaan yang diajukan wartawan.
Keanehan justru muncul setelah itu. Tanpa diduga, pimpinan redaksi malah menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku bernama Hendra dari Brandan. Yang membuat situasi semakin janggal, pesan tersebut berisi tangkapan atau penerusan isi pesan konfirmasi yang sebelumnya dikirimkan kepada Kapolres Binjai.
Peristiwa ini memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin pesan konfirmasi yang dikirimkan secara pribadi kepada Kapolres justru bisa sampai ke tangan seseorang yang diduga merupakan penjaga lokasi judi tersebut. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya komunikasi atau hubungan tertentu yang belum terungkap antara oknum tersebut dengan pihak kepolisian.
“Yang membuat saya heran, bagaimana pesan WhatsApp saya ke Kapolres bisa sampai ke penjaga mesin judi itu. Bahkan dia yang meneruskan kembali pesan itu kepada saya,” ujar pimpinan redaksi dengan nada penuh tanda tanya.
Tak berhenti sampai di situ, pesan WhatsApp yang dikirim oleh sosok yang mengaku bernama Hendra tersebut juga disebut berisi ancaman, caci maki, serta nada intimidatif terhadap pimpinan redaksi. Isi pesan itu bahkan menantang agar persoalan tersebut dilaporkan sampai ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia maupun kepada Prabowo Subianto selaku Presiden.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana tetap belum memberikan klarifikasi ataupun tanggapan resmi atas berbagai pertanyaan yang dilayangkan awak media. Sikap bungkam dan tertutup ini justru semakin memperkuat tanda tanya publik mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perjudian yang terang-terangan terjadi di wilayah hukumnya sendiri.
Bahkan, di tengah berbagai dugaan yang mencuat, wilayah hukum Polres Binjai juga disebut-sebut diduga kuat telah ditunggangi oleh para mafia perjudian yang bermain di balik layar. Dugaan ini semakin menguat ketika aktivitas perjudian tetap berjalan tanpa hambatan, seolah ada kekuatan tertentu yang membekingi dan melindungi para pelaku.
Kondisi tersebut memunculkan kecurigaan bahwa praktik perjudian yang berlangsung bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menjadi bagian dari jaringan kepentingan yang lebih besar. Para mafia diduga membekap sistem dengan berbagai cara demi meraup keuntungan besar, yang pada akhirnya hanya memperlebar kesenjangan ekonomi dan diduga menguntungkan kepentingan pribadi segelintir pihak.
Fenomena “alergi konfirmasi” dari petinggi kepolisian di Polres Binjai juga semakin mempertegas kegelisahan publik. Setiap upaya konfirmasi dari awak media seolah dihindari dan tidak dijawab secara terbuka, padahal hal tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Sikap bungkam para petinggi di Kepolisian Resor Binjai saat dikonfirmasi awak media justru memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum di wilayah Polres Binjai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum memilih diam, publik pun mempertanyakan apakah hukum benar-benar berdiri untuk masyarakat atau justru tunduk pada kekuatan tertentu.
Di sisi lain, Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota kepolisian yang terbukti melanggar aturan dan mencederai kepercayaan publik. Pernyataan tersebut bahkan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi terhadap berbagai kasus yang mencoreng citra kepolisian.
Dalam pernyataannya, Kapolri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ulah oknum anggota kepolisian yang dinilai mencederai rasa keadilan publik. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara Berbuka Puasa Polri Bersama Insan Pers yang digelar di Bareskrim Polri pada Rabu (25/2).
Pernyataan Kapolri tersebut kini menjadi sorotan publik, terutama ketika berbagai dugaan praktik perjudian yang disebut-sebut berlangsung di wilayah hukum Polres Binjai masih terus menjadi perbincangan. Masyarakat pun berharap komitmen tegas dari pimpinan tertinggi Polri tersebut benar-benar diterapkan hingga ke tingkat daerah, termasuk di Kota Binjai.
Di tengah bungkamnya pihak kepolisian, masyarakat Kota Binjai mengaku sudah lama mengetahui keberadaan tempat judi tersebut yang konon disebut-sebut dikelola oleh jaringan mafia dari etnis Tionghoa dan dianggap sulit tersentuh hukum. Kondisi ini pun menimbulkan kegelisahan publik, sekaligus harapan agar aparat penegak hukum benar-benar bertindak tegas dan transparan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. (VT/Tim)
