UNGKAPINVESTIGASI.COM, NTB - Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, mengingatkan calon jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk lebih disiplin dalam melakukan pelunasan biaya haji tahun 2026. Kedisiplinan tersebut dinilai krusial agar kuota haji yang dialokasikan untuk NTB dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terbuang percuma.
Nanang menegaskan bahwa persoalan keterlambatan pelunasan biaya haji hampir selalu terjadi setiap tahun. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada optimalisasi kuota haji daerah.
“Keterlambatan pelunasan biaya haji kerap menjadi persoalan setiap tahun,” ungkap Nanang, Senin (22/12/2025).
Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, banyak calon jemaah yang menunda pelunasan hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, sebagian kuota haji tidak terisi dan bahkan berpotensi dialihkan ke daerah lain.
“Sering kali kuota menjadi kosong karena jemaah tidak segera melunasi biaya haji. Bahkan, kuota yang tidak terpakai bisa dialihkan ke daerah lain,” jelasnya.
Nanang menyayangkan kondisi tersebut, mengingat minat masyarakat NTB untuk menunaikan ibadah haji tergolong tinggi. Menurutnya, kuota yang tidak terserap secara optimal merupakan kerugian besar bagi daerah, terutama bagi calon jemaah yang telah lama menunggu antrean keberangkatan.
Sebagai langkah antisipasi, Nanang mengusulkan kepada Kementerian Haji agar porsi cadangan kuota haji ditingkatkan hingga 30 persen. Penambahan kuota cadangan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan apabila terdapat calon jemaah yang batal atau terlambat melakukan pelunasan biaya haji.
“Dengan cadangan yang lebih besar, jika ada jemaah yang batal atau terlambat melunasi, kuota bisa langsung terisi. Ini solusi agar tidak ada porsi kuota yang terbuang,” ujarnya.
Nanang berharap ke depan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta calon jemaah haji dapat semakin diperkuat. Dengan sinergi yang baik, penyelenggaraan ibadah haji diharapkan dapat berjalan lebih optimal, tertib, dan adil bagi seluruh daerah, termasuk NTB.
Deny
